Pemerintah mencabut ribuan penerima bansos tahun 2025 karena penyalahgunaan dana dan ketidaksesuaian data
Evaluasi Bansos 2025: Pemerintah Cabut Ribuan Penerima Tak Layak
Ditulis Oleh: Dicreative |
Ribuan Data Dicoret: Pemerintah Lakukan Evaluasi Serentak
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mencoret lebih dari 120 ribu penerima bantuan sosial (bansos) pada pertengahan tahun 2025. Langkah ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap data penerima dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menteri Sosial Tri Rismaharini sebelumnya telah menyampaikan bahwa pemutakhiran DTKS akan dilakukan secara berkala untuk mencegah bansos tidak tepat sasaran. Dalam pernyataannya pada 2023 lalu, Risma menekankan:
"Kami sudah mencoret 21 juta data tidak valid, termasuk mereka yang sudah meninggal atau berpindah status ekonomi."
– Tri Rismaharini, Menteri Sosial RI (sumber: CNN Indonesia, 2023)
Alasan Pencabutan: Dari Data Ganda Hingga Penyalahgunaan Dana
Hasil temuan di lapangan menunjukkan berbagai alasan pencabutan nama penerima bansos, antara lain:
- Penerima sudah tidak memenuhi kriteria ekonomi
- Adanya data ganda atau fiktif
- Penggunaan dana bansos untuk belanja konsumtif seperti rokok dan hiburan
- Warga sudah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan cukup
Dalam laporan khusus Kompas (2024), ditemukan beberapa kasus di mana penerima bansos menggunakan dana untuk top-up gim online, belanja kosmetik, hingga berjudi secara daring. Ini menjadi sorotan karena bantuan tersebut berasal dari anggaran negara yang ditujukan untuk kebutuhan pokok.
Reaksi Masyarakat dan Pemerhati Sosial
Tindakan pencabutan ini memicu pro dan kontra. Sebagian masyarakat menilai kebijakan ini perlu agar bantuan lebih tepat sasaran, namun sebagian lainnya mengeluhkan kurangnya sosialisasi.
Direktur Eksekutif LSM Sosial Sejahtera, Aulia Rahman, menyatakan:
“Pemerintah harus membuka ruang pengaduan dan klarifikasi. Banyak warga tidak tahu mereka dicoret dan tidak diberi penjelasan.”
– Aulia Rahman, LSM Sosial Sejahtera
Sejumlah daerah kini membuka layanan pengaduan langsung serta hotline agar masyarakat bisa menyampaikan protes atau meminta klarifikasi.
Langkah Perbaikan: Digitalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Kemensos memperkenalkan sistem berbasis digital melalui aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan masyarakat melihat status bantuan dan mengajukan usulan atau sanggahan secara mandiri.
Selain itu, pemerintah juga mulai mengembangkan program Bansos Produktif di beberapa provinsi, yakni bantuan sosial yang disertai pelatihan kewirausahaan dan modal usaha kecil.
Pencabutan ribuan data penerima bansos menjadi langkah penting dalam pembaruan sistem kesejahteraan sosial Indonesia. Meskipun tidak lepas dari kontroversi, upaya ini diharapkan menciptakan keadilan sosial dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.
Perlu sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas agar penyaluran bantuan sosial dapat benar-benar menyasar mereka yang paling membutuhkan.